Foto : Pitono – Ketua ICMI Jawa Timur periode 2026-2031
Surabaya, pedulirakyat.id
Usung Modal Keberlanjutan dan Kolaborasi Tujuh Modal untuk Memajukan Jawa Timur. Pitono Nugroho resmi memimpin organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Wilayah Jawa Timur untuk periode 2026–2031. Keputusan itu diambil dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) yang berlangsung di Gedung Plaza Airlangga, Kampus C Universitas Airlangga, Jumat (4/7/2026). Terpilihnya Pitono membuka babak baru bagi ICMI Jawa Timur yang menempatkan kolaborasi intelektual dan agenda keberlanjutan sebagai motor utama gerakannya.
Muswil tahun ini mengangkat tema “Meneguhkan Peran Intelektual Muslim sebagai Suluh Peradaban Inklusif dan Transformatif.” Dalam forum yang dihadiri akademisi, praktisi, unsur pesantren, dan wakil sektor publik serta swasta tersebut, peserta menegaskan komitmen bersama: tugas kaum intelektual tidak sebatas produksi wacana, tetapi merumuskan dan menerjemahkan solusi nyata bagi persoalan lokal melalui kerja lintas-disiplin.
Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum, Pitono memaparkan urgensi pergeseran paradigma pembangunan di Jawa Timur. Menurutnya, fokus semata pada pertumbuhan ekonomi tidak lagi memadai. “Kemajuan daerah harus diukur secara utuh,” kata Pitono, “melalui apa yang kami sebut Modal Keberlanjutan — kemampuan masyarakat menjaga, mengembangkan, dan mewariskan aset peradaban yang memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang.”
Konsep Modal Keberlanjutan yang diperkenalkan Pitono dirancang untuk melampaui konsep Triple Bottom Line. Alih-alih hanya menimbang ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai ranah terpisah, pendekatan ini menempatkan pembangunan sebagai penguatan terpadu atas berbagai modal yang dimiliki masyarakat.
Kerangka Tujuh Modal Pembangunan
Sebagai langkah konkret, ICMI Jawa Timur merumuskan Kerangka Tujuh Modal Pembangunan yang akan menjadi dasar program kerja kepengurusan 2026–2031:
Modal Manusia: peningkatan kualitas pendidikan, riset, kepemimpinan, dan inovasi.
Modal Sosial: penguatan kepercayaan, gotong royong, jejaring kolaborasi, dan solidaritas.
Modal Budaya: pelestarian nilai luhur, etika, identitas, dan kearifan lokal.
Modal Ekonomi: mendorong produktivitas, kewirausahaan, ekonomi syariah, dan pemerataan.
Modal Lingkungan: pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pembangunan ramah lingkungan.
Modal Infrastruktur: perkuatan konektivitas fisik dan digital untuk akselerasi transformasi.
Modal Tata Kelola: pemerintahan transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis ilmu pengetahuan.
Pitono menekankan bahwa modal-modal ini harus saling menguatkan, bukan berdiri sendiri. Implementasinya membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan — pemerintah daerah, perguruan tinggi, pesantren, dunia usaha, organisasi masyarakat, komunitas profesional, dan generasi muda.
Lebih jauh Pitono menegaskan posisi ICMI Jawa Timur sebagai “simpul” yang mempertemukan kapasitas intelektual dengan kebutuhan kebijakan publik. “Tugas kita bukan sekadar menghasilkan wacana,” ujarnya, “tetapi menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebijakan, inovasi dengan kebutuhan masyarakat, serta nilai-nilai Islam dengan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.”
Untuk mewujudkan visi itu, kepengurusan baru akan memprioritaskan beberapa program strategis: penguatan intelektual publik melalui riset kebijakan; pengembangan pusat kajian strategis; pendampingan bagi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan; pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi; serta penguatan jejaring kolaborasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Beberapa peserta Muswil menyambut positif agenda yang diusung Pitono. Seorang akademisi dari Universitas Airlangga mengapresiasi konsep tujuh modal yang komprehensif, namun mengingatkan perlunya peta jalan (roadmap) operasional dan indikator kinerja yang jelas. Perwakilan pesantren menekankan pentingnya memasukkan pendidikan agama dan penguatan kearifan lokal dalam setiap intervensi pembangunan.
Mewujudkan agenda ambisius tersebut bukan tanpa rintangan. Sinergi lintas sektor kerap terkendala perbedaan kepentingan, sumber daya terbatas, dan kapasitas kelembagaan. Selain itu, memastikan agenda intelektual sampai pada level kebijakan praktis membutuhkan kerja jangka panjang, konsistensi, dan kepemimpinan yang mampu menjembatani ranah akademis dan praktis.
Dengan kepemimpinan Pitono, ICMI Jawa Timur berharap menjadi laboratorium gagasan sekaligus penggerak transformasi. “Kita akan hadir sebagai mitra strategis pembangunan: memberikan kritik yang konstruktif sekaligus solusi aplikatif,” ujar Pitono menutup pidatonya.
Muswil ICMI Jawa Timur 2026 menandai niat organisasi untuk lebih aktif dalam proses pembangunan daerah — tidak hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai agen perubahan yang bergerak dari gagasan ke aksi. Jika Kerangka Tujuh Modal Pembangunan dapat dirumuskan lebih operasional dan diterjemahkan dalam program yang terukur, Jawa Timur berpeluang memperkuat daya saing sekaligus menjaga keberlanjutan sosial-budaya dan lingkungan untuk generasi mendatang.
Rophy Pareno
