Foto : Penandatanganan antara Unitomo Surabaya resmi menjalin kerja sama strategis dengan Badan Keahlian DPR RI
Surabaya, pedulirakyat.id
Kamis (2/4/2026), Suasana megah menyelimuti Ruang RM Soemantri, Gedung Rektorat Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya, saat kampus ini meresmikan aliansi strategis dengan Badan Keahlian DPR RI. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tak hanya jadi seremoni formal, tapi langsung memicu Focus Group Discussion (FGD) panas soal Uji Konsep Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara.
Rektor Unitomo, Prof. Dr. Siti Marwiyah, dan Kepala Pusat Perancang UU Bidang Polhukam Badan Keahlian DPR RI, Novianto Murti Hantoro, menjadi aktor utama dalam momen bersejarah ini – jembatan nyata antara akademisi dan pembuat undang-undang.
Dalam sambutannya yang membara, Prof. Siti Marwiyah, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum (FH) Unitomo, menegaskan urgensi keterlibatan kampus. “Kolaborasi ini adalah komitmen Unitomo untuk kontribusi pemikiran kritis dan solutif pada RUU PSDN. Hasilnya harus punya fondasi kuat secara yuridis maupun sosiologis, agar kebijakan benar-benar tangguh menghadapi tantangan bangsa,” ujarnya penuh keyakinan. Ia berharap, ikatan ini memperkokoh posisi FH dan Fakultas Ilmu Administrasi sebagai mitra strategis pemerintah.
Novianto Murti Hantoro pun tak kalah antusias. “Kami salut dengan semangat Unitomo! Masukan akademisi seperti ini esensial agar draf perubahan UU PSDN lebih komprehensif, relevan dengan dinamika pertahanan modern, dan didukung data ilmiah yang accountable,” katanya. Sinergi ini menjanjikan proses legislasi yang lebih matang dan bertanggung jawab.
Diskusi makin hidup berkat kehadiran para pakar top: Dr. Demas Brian dari UNTAG Surabaya, plus narasumber dari Kodam V/Brawijaya, Komando Pendidikan Marinir, PT PAL, hingga KontraS Surabaya. Mereka bersama-sama membedah pasal-pasal vital UU PSDN, memastikan penguatan pertahanan negara selaras dengan hukum dan hak asasi manusia. Kolaborasi Unitomo-DPR ini berpotensi jadi blueprint masa depan: model kerja sama abadi untuk lahirkan undang-undang berkualitas tinggi yang siap lindungi negeri.
Rophy Pareno
