Foto : Don Muzakkir saat bersama Pengurus Tani Merdeka Indonesia DPW Jawa Timur
Surabaya, pedulirakyat.id
Dukungan kuat mengalir dari cabang Jawa Timur Organisasi Tani Merdeka Indonesia untuk menjadikan Don Muzakkir sebagai Wakil Menteri Pertanian. Rekomendasi resmi itu disampaikan oleh Ketua DPW Tani Merdeka Jawa Timur, Riki Septiadi, SE., MBA., MH., AMW., bersama seluruh pengurus dalam diskusi internal yang digelar di Jalan Mustika nomor 10, Surabaya, Kamis (23/7/2026).
Riki Septiadi mengatakan penunjukan Don Muzakkir akan memperkuat representasi petani dalam pengambilan kebijakan pertanian. “Don Muzakkir adalah sosok yang tepat dan pantas menduduki posisi ini,” ujar Riki. Menurutnya, rekam jejak Dedikasi Don dalam dunia pertanian serta pengalamannya memimpin organisasi dengan jaringan anggota nasional menjadi alasan utama rekomendasi tersebut.
Imron Rosyadi, Sekretaris DPP Tani Merdeka Jawa Timur, menegaskan pandangan itu. Imron menyebut pengalaman advokasi dan kepemimpinan Don sebagai modal penting untuk menjawab tantangan sektor pertanian, termasuk isu kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Pernyataan itu muncul menyusul kekosongan jabatan Wakil Menteri Pertanian setelah pergeseran Sudaryono yang diangkat menjadi Kepala Badan Gizi Nasional.
“Rekam jejaknya menunjukkan komitmen nyata dalam membela hak-hak petani,” kata Imron. Ia menilai Don memiliki kepekaan terhadap masalah agraria dan kapasitas organisasi yang dibutuhkan untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan lapangan.
Bagi pengurus Tani Merdeka Jawa Timur, dukungan ini bukan sekadar rekomendasi politik, tetapi cerminan aspirasi luas dari kalangan petani dan pemangku kepentingan di sektor pertanian. Mereka berharap figur yang duduk di posisi strategis kementerian nantinya mampu meneruskan program pemberdayaan, meningkatkan akses pasar dan pembiayaan bagi petani kecil, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
Kontak dan langkah-langkah lanjutan belum diumumkan oleh Tani Merdeka. Sumber internal menyebut rekomendasi tersebut akan disampaikan ke tingkat pusat dan diupayakan untuk menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses seleksi atau pengusulan resmi ke pemerintah.
Rophy Pareno
