Lumajang, pedulirakyat.id
Polemik mengenai klaim kepemilikan tempat wisata Tumpak Sewu di desa Sidomulyo, kecamatan Pronojiwo, kabupaten Lumajang, terus berlanjut tanpa ada titik terang hingga kini. Masing-masing kabupaten, yaitu Lumajang dan Malang, mengklaim bahwa Tumpak Sewu merupakan bagian dari wilayah mereka, meskipun lokasi tersebut terletak di perbatasan Lumajang.
Hal ini menimbulkan ketegangan terkait pengelolaan dan pemungutan tiket masuk oleh kedua kabupaten. Kedua wilayah tersebut saling mengambil keuntungan dari tiket yang dibeli pengunjung, yang menyebabkan bingungya di kalangan wisatawan. Beberapa pengunjung ada yang kesal karena mereka diminta untuk membayar tiket lebih dari satu kali saat masuk lokasi wisata.
Karena adanya pemungutan tiket dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik sah/wisata tumpak Sewu.
Dikatakan Abdul Karim selaku ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) kecamatan Pronojiwo saat dikonfirmasi awak media, bahwa sudah beberapa kali menyampaikan hal ini ke pihak terkait yaitu dinas Pariwisata. “Saat itu ada tindakan dari Kesbangpol provinsi, jadi kita dipanggil ke Provinsi, termasuk dari pengelola Tumpak Sewu ada yang dari Lumajang dan juga dari Malang. Termasuk kepala desanya, Camat dan Dinas Pariwisata dan juga yang dari kabupaten Malang juga dipanggil”, ujar Abdul Karim, Jum’at (07/02/2025).
Polemik ini semakin kompleks karena belum ada keputusan jelas dari pemerintah provinsi maupun pihak terkait yang dapat memutuskan sengketa tersebut. Sementara itu, pengelola objek wisata Tumpak Sewu terus beroperasi dengan mengandalkan pendapatan dari tiket yang tidak sedikit. Namun, ketidakjelasan status wilayah ini justru berdampak pada ketidaknyamanan pengunjung yang merasa dirugikan. Dari pertemuan di provinsi, saat itu pengelola dari Malang tidak hadir. “Jadi kesempatan kedua belah pihak dikatakan masih belum terbit pernyataan kerjasamanya”, ungkap Dul Karim.
Pihak Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Malang belum memberikan klarifikasi resmi terkait bagaimana langkah penyelesaian sengketa ini.
‘Keputusan yang jelas dan adil sangat diharapkan agar tempat wisata Tumpak Sewu dapat dikelola dengan baik, serta memberikan manfaat yang optimal bagi kedua kabupaten tanpa saling merugikan,” Ungkapnya.
Sementara itu di tempat terpisah tokoh masyarakat setempat Mujiono berharap agar persoalan ini untuk segera di selesaikan demi kenyamanan bagi para pengunjung wisata tumpak Sewu.
kepala dinas Pariwisata kabupaten Lumajang, Yuli Haris saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa kabupaten Malang itu harus kepala dingin bahwa akses yang disukai wisatawan adalah yang melalui kabupaten Lumajang.
Yaitu akses yang melalui desa Sidomulyo, kecamatan Pronojiwo, makanya dulu kami pernah menyampaikan waktu kami dimediasi baik itu di provinsi maupun di Bakorwil. Mari kita kerjasama Malang- Lumajang, mari kita sama-sama mengelola Tumpak Sewu. Karena orang tahunya Tumpak Sewu bukan Coban Sewu, Malang nyebutnya Coban Sewu, ini sudah viral dimana-mana bahkan di dunia itu Tumpak Sewu. Memang betul turunnya air ada di daerah Malang, kitapun sudah pernah ngecek batas wilayah. Karena apa, pihak Malang itu narik tiketnya ada di wilayah kabupaten Lumajang, baru nanti itu nyeberang ke kiri itu masuk wilayah Malang,” terang Yuli, saat dikonfirmasi awak media di kantornya.
Artinya, dalam hal ini secara akses orang lebih suka lewat Lumajang. Dari kelembagaan, Bumdes dan Pokdarwisnya Lumajang lebih siap, akomodasi, penginapan Lumajang lebih siap. “Dari sisi SDM gaet sudah tersedia disana, dan yang bekerja di Sidomulyo (Tumpak Sewu) itu bukan orang Lumajang tok, orang Malang juga itu. Saya juga pernah dipandu gaet dia mengaku orang Malang, artinya ini sudah membuka lapangan pekerjaan buat dua daerah, nah kenapa kita ribut. Sementara para turis asing tidak mau turun dari arah Malang, terlalu terjal, kemudian jalan yang dilalui seperti turun kemudian ada air terjun kemudian ada sungai itu hanya bisa dinikmati di wilayah kabupaten Lumajang”, jelas Yuli.
Basir
