Surabaya, pedulirakyat.id
Setiap bulan Juni, wajah Soekarno kembali memenuhi ruang publik: foto-fotonya dipajang, kutipannya beredar di media sosial, dan semboyan “Jas Merah” — Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah — digaungkan. Namun ketika penghormatan itu berhenti pada ingatan saja, sejarah berisiko berubah menjadi ritual tanpa arah.
Perayaan semata tidak cukup. Sejarah yang dipahami harus menjadi peta arah bagi tindakan hari ini. Oleh karena itu, peringatan Bulan Bung Karno perlu melampaui tanya siapa Bung Karno, menuju pertanyaan yang lebih menentukan: cita-cita apa yang ingin diwujudkannya?
Salah satu warisan paling mendasar Bung Karno adalah gagasan tentang kedaulatan dan kemandirian bangsa: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ketiga unsur itu bukan pilihan tunggal melainkan satu kesatuan yang saling memperkuat. Politik memberi arah, ekonomi memberi daya, dan kebudayaan memberi jiwa. Ketika salah satu unsur melemah, bangsa menjadi pincang.
Dalam praktik pembangunan modern, kebudayaan acap kali diposisikan sebagai anak tiri: hadir sebagai hiasan pada perayaan, diundang untuk festival, tampil dalam upacara, lalu dilupakan ketika kebijakan dibuat. Padahal Bung Karno menempatkan kebudayaan sebagai elemen fundamental pembangunan.
Bagi dia, kebesaran bangsa tidak diukur semata oleh gedung tinggi atau pusat perbelanjaan megah, melainkan oleh kesadaran sejarah, ruang ekspresi, kebebasan berfikir, dan penghormatan terhadap kerja kebudayaan.
Surabaya — Kota Pahlawan — seharusnya menggunakan momentum Bulan Bung Karno untuk refleksi. Modal sejarah kota ini besar, tetapi ingatan kolektif tidak hidup dalam monumen semata. Ia hidup melalui komunitas dan lembaga budaya yang merawat dan memelihara ruang-ruang kreativitas: Balai Pemuda, Dewan Kesenian Surabaya, BMS, Sanggar Merah Putih, serta berbagai komunitas seni. Mereka bukan sekadar pengguna fasilitas; mereka bagian dari ekosistem kebudayaan yang memproduksi gagasan, melahirkan kreativitas, dan mengasah kritik serta identitas kota.
Pemerintah kota berwenang mengatur aset dan menyusun kebijakan. Namun dari semangat Bung Karno, pertanyaannya harus lebih mendasar: apakah kebijakan yang dibuat memperkuat atau justru membatasi kehidupan kebudayaan? Apakah komunitas seni diposisikan sebagai mitra pembangunan atau hanya sebagai penghuni ruang yang mudah dipindahkan? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu diajukan bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan sejalan dengan cita-cita berkepribadian dalam kebudayaan.
Kebudayaan bukan sekadar biaya operasional; ia investasi peradaban. Sebuah kota mungkin mampu mendirikan gedung-gedung megah, namun jika ruang budayanya menyempit, yang tumbuh hanyalah bangunan, bukan peradaban.
Bayangkan jika Bung Karno menjejak Balai Pemuda hari ini. Ia mungkin tidak berkutat pada ukuran fisik gedung atau jumlah acara seremonial. Ia akan menanyakan: berapa banyak seniman yang dapat tumbuh di sini? Berapa banyak anak muda yang menemukan keberanian berkarya? Berapa banyak gagasan baru yang lahir di tempat ini? Ukuran gedung bukanlah meter persegi, melainkan luas imajinasi yang dapat ditumbuhkannya.
Akhirnya, Bulan Bung Karno harus menjadi saat uji: apakah kita sekadar menghafal “Jas Merah”, atau juga meneruskan cita-cita berdikari yang diwariskannya — berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Tanpa kebudayaan, politik kehilangan arah dan ekonomi kehilangan makna. Bangsa yang besar bukan sekadar yang sering menyebut nama Bung Karno, melainkan yang berani mewujudkan cita-citanya: menjaga ruang-ruang kebudayaan tetap hidup, memberi ruang bagi seniman, dan menjaga hak masyarakat untuk bermimpi.
Mengenang Bung Karno tidak cukup dengan memasang foto di dinding. Yang lebih sulit dan penting adalah memastikan bahwa ruang-ruang budaya terus berfungsi sebagai lahan lahirnya imajinasi dan peradaban.
Rophy Pareno
